Balikpapan Berontak

Ritus Modernisasi; “Sepenggal Riwayat Ludruk di Masa Revolusi”

2008-10-16T01:41:00.000-07:00

Ritus Modernisasi;
“Sepenggal Riwayat Ludruk di Masa Revolusi”

Oleh: Merah Johansyah Ismail**

Para Buruh, Petani, Pemuda Siswa dan Gerakan Perempuan
Dan Pemimpin Pribumi!
Ayo Berjalan Berdampingan,
Untuk membela nasib asasi kita di zaman ini!

--Kidung Syair Pemain Ludruk Waria Surabaya, 1962—

Apa beda antara gadis dulu dan sekarang
Di masa lalu, jika seorang gadis jatuh ia akan menyebut nama Tuhan
Di zaman sekarang jika jatuh ia akan berteriak sialan
Di masa lalu, jika memasak ia akan menyanyikan lagu dewi padi
Di masa sekarang, dia menyanyikan lagu piknik

--Kidung Romantik masa lampau sekaligus kritik masa kini, 1963--

Mengapa di anak judul tulisan ini, mencantumkan ”hanya” sepenggal riwayat ludruk masa revolusi? Karena tulisan ini memang tidak ingin ambisius memotret secara utuh riwayat Ludruk. karena selain keterbatasan kemampuan, juga penulis sadar bahwa ruang tersebut mungkin telah diisi oleh para peneliti yang lebih serius. Namun bukan berarti mengurangi keseriusan tulisan ini, tulisan ini hanya ingin ”menghadirkan kembali” salah satu hasil studi tentang Ludruk yang telah dimulai oleh James L Peacock, Berjudul ”Rites of Modernization; Symbolic and Social Aspects of Indonesian Proletarian Drama” (1968).

Sejumlah orang mengatakan bahwa pertunjukan ludruk telah ada sejak lama yaitu sejak zaman kerajaan Majapahit abad XIII di Jawa (Poerbakoesoema; 1960) namun sebagian berpendapat bahwa ludruk baru ditemukan jejak tertulisnya tahun 1822 (Pigeaud; 1938). pertunjukan ludruk dalam tulisan itu, dilukiskan dibintangi oleh dua orang, seorang pemain dagelan yang bercerita tentang kisah-kisah lucu dan seorang waria sebagai pengidung.

Hingga periode thun 1960-an pun, pemain dagelan dan waria masih tetap menjadi elemen yang dominan dalam pertunjukan Ludruk, meski terdapat penambahan beberapa pemain seiring dengan perkembangan Ludruk. Yang menarik, adalah melihat perkembangan ludruk dan kaitannya dengan masa-masa menjelang revolusi kemerdekaan. Surabaya khususnya dan Jawa Timur umumnya telah menjadi surga bagi pertunjukan Ludruk.

Ludruk dan Mistik

Ludruk di kampung-kampung atau desa pedalaman Jawa merupakan bagian dari tradisi kaum abangan, slametan sering digelar disekitar panggung. Sadjen pun disiapkan berisikan sisir, tembakau, cermin, buah pinang hingga uang receh. seperti dalam pertunjukan wayang, slametan ditujukan agar pertunjukan dan pengunjung tetap slamet. Selain ritual, jimat-jimat juga digantung dibelakang panggung. Semua ini nampak mencerminkan sebuah pandangan bahwa panggung adalah ruang perjumpaan bagi kekuatan mistik dan magis, maka harus terlebih dahulu dinetralkan.

Berbeda dengan di kampung-kampung, tak satu pun dari rombongan ludruk di kota yang mempraktikkan ini, bahkan mereka seringkali menyindir kebiasaan-kebiasan animistik ini. Di kalangan penduduk kampung, ludruk komersial kota memiliki reputasi sebagai ”sebuah senjata untuk mencerahkan rakyat dengan menghancurkan kepercayaan-kepercayaan magis mereka”

Ludruk ’Cak Durasim Dan Ludruk ”Model Baru”

Pada akhir abad kedua puluh, ’Cak Gondo Durasim mengorganisir sebuah rombongan Ludruk dengan jumlah anggota yang tidak terbatas dan mulai memainkan drama pertunjukan yang utuh dengan karakter-karakter tokoh yang beragam, sesuai dengan cerita yang dimainkan. Ludruk ’Cak Durasim pun dalam beberapa laporan tahun 1930-an, sering tampil dihadapan kelompok Studi Nasionalis, Perhimpunan Indonesia (Indonesian Vereeniging). Klub-klub studi seperti ini penting artinya bagi gerakan Nasionalis, bahkan menjadi tempat para pemimpin seperti Soekarno memulai karirnya (Wongsosoewojo; 1930).

’Cak Durasim pun kerap menerima penghargaan diantaranya oleh Dr. Soetomo. hingga tahun 1936, Ludruk ’Cak Durasim acap tampil di Gedung Nasional Indonesia, setelah akhirnya dilarang tampil oleh penjajah belanda. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia serta menduduki Pulau Jawa selama perang dunia ke II dan menggunakan Ludruk sebagai alat propaganda tentang ”Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”. ’Durasim yang tampil dibawah kontrol kekuasaan pendudukan jepang, melagukan kidungan ”pegupon omahe doro, melok nippon tambah soro” (Pegupon rumah burung dara, ikut Nippon tambah sengsara—pen). Sebagai akibatnya, menurut satu cerita ia disiksa oleh tentara Jepang dan kemudian meninggal dunia pada tahun 1944.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Sukarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, dan membentuk Republik Indonesia. Maka dimulailah masa Revolusi Indonesia setelah agresi Belanda kembali ke Indonesia. Dengan sederetan perjanjian dan pertempuran militer yang berakhir pada bulan desember 1949, dimana Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Selama masa revolusi, Surabaya diduduki oleh tentara Belanda, sedangkan tentara gerilya Indonesia menguasai daerah-daerah perbukitan dan pegunungan di Pulau Jawa. Dalam perjalanan gerilya tersebut turut pula beberapa rombongan Ludruk.

Beberapa rombongan ludruk itu berafiliasi kepada partai-partai politik tertentu. Rombongan-rombongan itu mempropagandakan partai-partai politik mereka saat mereka kembali ke Surabaya pada tahun 1950 setelah perang gerilya usai. Sebagai misal, rombongan Ludruk Marhaen yang pada dasarnya adalah merupakan bagian dari kelompok pemuda sayap kiri, Pesindo (Pemuda Rakyat). Rombongan itu menyuarakan pandangan komunis dan menyindir tokoh-tokoh seperti Syahrir, seorang pemimpin yang berorientasi ke barat dari PSI yang Pro-barat (Peacock;1965). Rombongan Ludruk yang lain, Tresno Enggal menyuarakan pandangan Partai Nasional Indonesia (PNI), yang kurang revolusioner karena lebih didukung oleh banyak Pegawai Negeri.

Atmosfir Pertunjukan dan Anonimitas

Atmosfir ludruk komersil sama sekali jauh dari kata rapi. Para penonton makan selama pertunjukan. kadang-kadang makan nasi bungkus, kare ayam sambil minum kopi dan bir selama pertunjukan. Yang lain merasa puas dengan mengunyah kwaci dan minum-minuman ringan dibeli diluar, sekitar panggung pertunjukan yang disebut limun. Sementara para bayi menyusu pada ibunya. Selama pertunjukan ada saja anak kecil yang buang air kecil di atas lantai karena asyik menonton. Para pemain saling menyapa dan bersiul serta tertawa. Tikus-tikus berkaki besar berkeliaran dan mengerat makanan kecil yang tercecer di lantai pertunjukan. Para penonton seringkali mengumpat untuk menyatakan ketidaksukaanya terhadap seorang pemain dengan ungkapan ”Djantcuk” atau meneriakkan ucapan-ucapan menghina seperti ” suaramu itu kayak tai!”. pertengkaran dengan pisau sering pula terjadi, para pelacur dan pencopet menjalankan tugasnya masing-masing. Sementara di dinding-dinding, iklan-iklan singkat terpampang dengan kata-kata: SENSASIONAL!, MENGGEMPARKAN! Dll. (Peacock; 32;1965)

Karena Ludruk komersil itu berada diluar kampung di daerah pusat-pusat perdagangan, orang-orang kampung yang berbeda datang ke tempat yang sama. Oleh karena itu banyak penonton yang merasa asing satu sama lain. Ruang teater ludruk amatlah gelap tak seorang pun tahu siapa yang ada disana dan siapa yang tidak ada disana. Siapapun bisa masuk teater dengan cukup membeli karcis dan bisa keluar kapanpun dia mau. Secara umum ludruk memberikan ruang anonimitas dan atmosfir kebebasan.

Kebebasan sosial dan anonimitas ditambah kepadatan orang yang berjejalan. Pelacuran dan pencopetan bertemu dalam ruang kebebasan sosial ini. Menciptakan pula ruang fantasi-fantasi romantis dan dagelan yang tak relevan dalam ludruk. Atmosfer massa mendorong agresifitas kelompok, para penonton ludruk meneriaki para kambing hitam dengan cara yang lebih kejam dari biasanya.

Ludruk dan Kesadaran Politik

Kementrian Penerangan Indonesia berupaya secara tidak langsung untuk mengontrol pertunjukan Ludruk, menurut beberapa catatan, Tahun 1962, kementrian penerangan mengirimkan pejabat, mengunjungi beberapa rombongan ludruk besar untuk memberikan ceramah mengenai kebijakan nasional dan membagi-bagikan selebaran bagi para pemain ludruk yang dihiasi slogan-slogan seperti; “Dukunglah Pancasila” atau “Bangunlah Bangsamu”. Para pemain ludruk didorong untuk menampilkan slogan-slogan seperti itu dalam pertunjukan.

Adalah menarik mengamati bagaimana propaganda pemerintah dimasukkan dalam struktur pertunjukan Ludruk. Akan tetapi nampaknya Ludruk sebagai sebuah entitas memproduksi kembali makna propaganda pemerintah tersebut. Walaupun dianjurkan dan memang disampaikan setiap kali pentas oleh pengidung waria, namun ketika sesi pemain dagelan naik ke atas pentas, kembali si tukang dagelan mengejek pemerintah dan kadang mengkritik amat keras seperti sindiran atas tata-kerja polisi yang brutal. Inilah strategi kebudayaan di mana Ludruk tidak memposisikan dirinya sebagai cultural broker-consumer (konsumen kebudayaan) namun sebagai cultural producer (Produser Kebudayaan), dengan bunyi Polyphonic tidak pernah utuh, ia selalu membelokkan makna sosial isu dan propaganda pemerintah itu sesuai dengan kepentingannya (Hoggart; 1950)

Ludruk Marhaen sendiri berdiri tahun 1945 sebagai bagian dari sayap kesenian pertunjukan Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) kelompok yang berubah nama menjadi Pemuda Rakyat. Meskipun tidak ada ikatan resmi, namun sebagian besar pemain ludruk Marhaen memiliki afiliasi politik ke PKI, selain ikut ambil bagian dalam rapat-rapat umum partai dan tergabung dalam LEKRA (lembaga kebudayaan rakyat) sebuah lembaga seni sayap PKI pula.

Pada tahun 1961, URIL, yang merupakan lembaga kesenian milik tentara Brawijaya Jawa Timur, mewawancarai para pemain Ludruk diantaranya adalah Ludruk Tresno Enggal untuk menilai bakat kesenian dan ”kesadaran nasional” mereka. ”apakah anda tahu bahwa dengan bermain ludruk anda bisa menjadi bagian dari perjuangan nasional? Dan bahwa ludruk itu bukan sebentuk seni saja?” mereka pun menjawab ”ya”, tidak lama setelah itu Tresno Enggal, menandatangani kontrak selama tiga tahun dengan URIL setelah menjalani serangkaian ”indoktrinasi” oleh ceramah-ceramah panjang para perwira. Tresno Enggal harus membagi waktunya antara memainkan Ludruk untuk tujuan komersil dan pertunjukan-pertunjukan dimarkas-markas tentara atas nama URIL (Peacock; 39-40;1965)

Hybriditas dan Kompleksitas Struktur Ludruk

Beberapa tema yang menarik dari sebuah tema pertunjukan ludruk seringkali harus menampilkan sesuatu lucu dan genit atau sebaliknya yang bernada satir atau akhir yang miris (Bad Ending) sebagai daya tariknya. Seorang intelektual Jawa mengeluh bahwa tidak ada klimaks runut yang bisa muncul dalam ludruk karena munculnya dagelan-dagelan yang secara tiba-tiba mengubah suasana atau munculnya jalan cerita yang mengenaskan dan melompat dari alur cerita yang ada. Sebagian mengatakan bahwa tidak bisa membandingkan ludruk dengan Drama Barat, karena dalam drama Barat tak ada yang menyerupai kombinasi antara kelucuan dan kesedihan sekaligus. Dalam kategori barat tentu saja ludruk jauh dari sempurna (Poerboekoesoemo; 1960).

Bahkan dalam ludruk, adegan-adegan tragis berlangsung lucu. Ada sebuah adegan, Dimana Seorang anak perempuan lurah baru saja dibunuh oleh mayat hidup. Pak lurah menangis dengan mengusap wajahnya pada baju namun tiba-tiba tertawa sendiri akibat ulahnya. Contoh lain sang ibu tersedu-sedu menangis karena baru saja diberi tahu oleh utusan tentara kemerdekaan yang juga karib anaknya. Ayahnya hanya terdiam berdiri disisi panggung. Namun semua penonton tertawa ketika sang ayah memberikan semua harta milik anaknya kepada teman anaknya yang mengambilnya dengan gaya dan tingkah yang tak tahu malu (Peacock; 68-69; 1965).

Pada saat-saat sebelum Perang, ada bentuk kesenian stambul. yang oleh Geertz digambarkan sebagai operet bertipe eropa namun dengan plot cerita yang diambil dari cerita rakyat dan cerita-cerita seribu satu malam (Geertz; 1960). Tidak jelas bagaimana pengaruh stambul ini pada ludruk namun konon dari beberapa pandangan, latar bunga yang sering menjadi dekorasi dibelakang panggung dan topi kopiah panjang berwarna merah yang selalu dipakai oleh tokoh dagelan ludruk kampung, besut adalah topi yang mengadopsi topi turki merah dalam stambul.

Mimikri juga nampak terlihat lewat imitasi yang dibuat-buat oleh pemain ludruk lewat pentas-pentasnya seperti penggunaan secara sembarangan kalimat ”I love U” begitu juga pengadopsian yang tak utuh cerita-cerita dari Film-Film Bioskop Barat seperti mayat hidup yang diadopsi dari film horor Amerika. Mafhum saja ketika itu film-film Amerika sangat populer di kalangan masyarakat termasuk para pemain ludruk, contohnya ”Gone with the wind”. Mereka juga sering mengkontraskan antara ludruk dengan bentuk film-film Bioskop. film-film bioskop biasanya berakhir dengan seorang tokoh tunggal dalam filmnya, sementara ludruk ”mesti” berakhir dengan kerumunan orang diatas panggung.

Ludruk sebagai entitas kebudayaan, akhirnya tidaklah semata-mata merupakan corong propaganda politik. Juga pertunjukan ludruk bukanlah salinan begitu saja dari bentuk-bentuk kesenian yang lain, dengan kata lain ludruk adalah hibriditas sekaligus kompleksitas itu sendiri. Para pemain ludruk secara aktif membentuk apa-apa yang berasal dari bentuk kesenian yang lain, sehingga pertunjukan ludruk bisa cocok dengan situasi dan pemikiran penonton ludruk. Al-Hasil keuntungan dan popularitas rombongan ludruk bergantung pada penontonnya dari kelas bawah. para penonton ini memberikan respon yang sangat menyolok selama pertunjukan berlangsung dan juga mengajukan permintaan-permintaan formal untuk cerita dan kidungan tertentu (request). Jadi rombongan ludruk bisa menentukan apa yang populer dan apa yang tidak. Bahkan beberapa pemain bercerita pernah bermimpi buruk menemui penonton yang berteriak-teriak kasar atau sebaliknya, tanpa penonton dalam pertunjukan ludruknya.

Ludruk Sebagai Ritus Modernisasi

Peacock (1965), mengatakan bahwa ludruk memiliki fungsi yang tak jauh dari fungsi slametan pada masyarakat Jawa, sembari mengutip Geertz (1960), ia menyatakan bahwa ludruk adalah ”ritus peralihan” (Rites of Passage). Ia mengadopsi teori ”ritus peralihan” Van Gennep seperti pola tradisi khitan, pernikahan dan penguburan dalam masyarakat Jawa (Van Gennep;1960). Yang secara simbolik menetapkan gerak peralihan seseorang dari satu situasi ke situasi yang lain. mulai dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dari kehidupan bujang ke kehidupan suami istri, dari hidup ke kematian. Sedangkan Ludruk mengantarkan seseorang atau kelompok masyarakat dari situasi tradisional ke situasi modern, kasusnya menurut Peacock adalah peralihan masa pra revolusi ke masa revolusi dari situasi masyarakat di bawah panji demokrasi parlementer ke situasi masyarakat di bawah panji ”demokrasi terpimpin” dstnya.

Gerak tradisional ke situasi modern memiliki beberapa bentuk, ada yang langsung ke kehidupan sehari-hari, seperti ketika seseorang meninggalkan daerah asal yang diatur oleh norma-norma tradisional (sebuah desa) menuju sebuah daerah yang memiliki kebiasaan modern (sebuah pabrik). Ludruk menurut Peacock, membantu mereka untuk memahami gerak-gerik peralihan tersebut (Peacock; 6; 1965).

Ludruk Komersil di Kota-Kota, menurut Peacock juga menggunakan ”oposisi simbolik” untuk menjalankan operasi maknanya. ”Oposisi simbolik” menggeser konsep ”kosmologi” sebagai operasi makna yang lebih dominan dalam masyarakat Tradisional. Konsep Oposisi ”maju” dan ”Kuno” dipakai untuk mengkontraskan antara: Rambut yang tergerai dengan rambut yang terikat; yang memakai bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa; bermain olahraga modern dengan bermain adu burung merpati; menggunakan kaos ketat dan lipstick dengan menggunakan sarung dan rompi; dengan mendatangkan bidan medis yang terlatih dengan mendatangkan dukun bayi; film bioskop dengan wayang kulit.

Kesaksian Peacock Tahun 1970

Buku ”Rites Of Modernization” sendiri dipublikasikan pada tahun 1968. Peacock pulang kembali ke Amerika dan kembali lagi dua tahun kemudian pada tahun 1970. sementara penelitian lapangannya sendiri berlangsung selama dua belas bulan pada tahun 1962 hingga 1963. menurut pengakuannya studi lapangannya tersebut mengantarnya pada ”masa-masa dalam bahaya’ (Year Of Living Dangerously), sebagaimana sebutan Presiden Soekarno: suatu ”peristiwa malam paling penting” dalam sejarah Indonesia sebagai bangsa baru, pada saat itu komunisme Indonesia mencapai puncaknya. PKI adalah partai komunis terbesar di Asia diluar Cina dan kaitannya dengan penelitiannya yakni Ludruk. Peacock dan penelitiannya tentang ludruk telah menjadi saksi mata bagi ”peristiwa malam paling penting” tersebut dalam konteks Ludruk sebagai drama kelas pekerja kala itu, Berikut petikan kesaksiannya:

”...Di Kota Pelabuhan Surabaya tempat saya meneliti, 26 dari 27 distrik berada dibawah kontrol PKI.pengambilalihan komunis diharapkan oleh banyak orang. Tetapi kup yang menurut dugaan orang didalangi PKI tahun 1965 telah memprovokasi pengambilalihan oleh militer. Diperkirakan setengah juta orang dibunuh. Sebagian besar dari mereka adalah komunis atau simpatisannya. Sebagian besar lagi dipenjara atau dihukum dan Presiden Sukarno digantikan oleh Suharto. Pada waktu saya kembali, pada malam tahun 1969, Orde Baru Suharto sudah berkuasa. Kekuasaan yang lebih Teknokratik, Kapitalistik, Materialistik dan lebih didominasi oleh Militer ketimbang masa ”Demokrasi Terpimpin” Soekarno yang bersifat Sosialis-Nasionalistik yang berbudaya massa.

Beberapa pemain Ludruk telah terbunuh atau dipenjara. Termasuk Ideolog Marxis, Syamsudin yang mengepalai grup terkenal, Marhaen. Marhaen dan grup lain yang eksis selama tahun 1962 dan 1963 dibubarkan, sementara grup baru dibentuk dan dikontrol militer. Ketika saya mempresentasikan salinan buku rites of modernization dihadapan rombongan ludruk yang sedang bermain di Taman Hiburan Rakyat Surabaya, semuanya merupakan pemain baru dan presentasi malam itu diawasi oleh tentara. meskipun pola dasar dan bentuk pertunjukan masih ada kecuali pengurangan kritisisme politik yang eksplisit...” (Peacock; 259;1987)

Kesaksian Peacock ini di lampirkan sebagai bagian penutup dari edisi cetak ulang dan revisi terbatas atas karyanya ”Rites Of Modernization”. Kesaksian itu sendiri dipublikasikan tahun 1987, dua puluh lima tahun setelah karya utamanya terbit di tahun 1968. kesaksian ini penulis ketengahkan untuk menutup uraian singkat tentang Ludruk, yang telah menjadi aktor, saksi sekaligus korban suatu peralihan yang lebih besar, peralihan dari orde politik yang satu ke orde politik yang berikutnya. **

** Penulis adalah Anggota Divisi Pendidikan dan Propaganda Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Kaltim, Aktivitas lain sebagai pengelola Web Balikpapan Berontak

Informalitas dan “Hantu” Kaum Urban

2008-06-29T01:46:00.000-07:00

Informalitas dan “Hantu” Kaum Urban

Oleh: Merah Johansyah Ismail *

Seolah menjadi siklus kota-kota modern-megapolitan atau negara-negara raksasa (Core) mengalami ketakutan akan urbanisasi, ketakutan ini merupakan watak asasi dari modernisme yaitu ketakutan akan sisi gelap urbanisasi seperti informalitas, ketidakteraturan dan selain itu beban ekonomi yang merepotkan.

Tidak lepas dari fenomena itu adalah fenomena di negara-negara dunia ketiga, negara pinggiran (periphery), negara-negara pasca kolonial. Transisi yang dihadapi sebagian negara berkembang di negara dunia ketiga menuju cita-cita menjadi negara maju juga tidak luput menyisakan potret ironi, umumnya negara-negara semi periferi ini menyandarkan basis penggerak ekonominya dari sektor industri, menyediakan dan memperkerjakan ribuan bahkan jutaan buruh murah, menyandarkan diri pada utang dan pinjaman luar negeri dan menjual habis-habisan stok SDA-nya hingga menggenjot “pundi-pundi” dollar dari eksotisme timur-nya lewat sektor pariwisata. Begitulah kira-kira narasi yang jamak terjadi pada negara-negara dunia ketiga khususnya di negara-negara pinggiran di asia.

Di Indonesia sendiri, pasca krisis ekonomi asia di tahun 1998 belum ada penerapan formulasi kebijakan ekonomi menyeluruh hingga secara struktural menggairahkan dan menggerakkan sektor ekonomi formal dan informal sekaligus, justru sebaliknya solusi ekonomi dengan berbagai istilah, mulai dari paket kebijakan ekonomi dan semacamnya selalu timpang, parsial dan terkesan setengah-setengah. Bahkan jikalau mau jujur basis ekonomi Indonesia selama ini berhutang budi dengan sektor informal, sektor yang hidup dari kreatifitas dan inisiatif masyarakat sendiri, sektor ekonomi yang paling tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Dalam beberapa kasus di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, bandung dll, lebih dari separuh komposisi penduduk-nya bekerja disektor informal, seperti sektor rakyat berupa, PKL bisnis Kios HP, Outlet kaos lokal yang khas, transportasi marjinal seperti becak dan bajaj. dari pasar tradisional hingga pasar gelap. Perbandingan yang menarik bisa ditemukan pada studi Hernando De Soto di Kota Lima, Peru (1999).

Sementara sektor ekonomi formal yang melalui tangan pemerintah dianggap bukan pilihan oleh para pelaku ekonomi informal karena proses perijinan da birokrasi yang panjang melelahkan bahkan menghabiskan lebih banyak biaya. Studi Hernando De Soto bersama timnya di peru menyajikan data yang mencengankan, dari perbandingan ongkos atau biaya perijinan saja sektor informal termasuk lebih murah ketimbang mengikuti rantai birokratis pemerintah dan instansi teknis seperti dinas perdagangan, industri hingga pajak dan retribusinya.

Sektor ekonomi informal memang memiliki logika strukturalnya sendiri, transportasi marjinal di peru seperti angkutan kota dikelola oleh tokoh-tokoh atau juragan lokal yang kharismatik dan tegas. mereka punya mekanisme dan logika reward sendiri yang mengatur dan terkadang melayani lebih baik dari transportasi yang dikelola dinas teknis pemerintah yang korup.

Hantu Urbanisasi

Kaum urban adalah pemasok terbesar bagi sektor informal ini, di beberapa negara berkembang di asia, tercatat 1-3 Juta kaum urban yang berkeliaran di kota-kota di negara tersebut, jika mengambil kasus Indonesia, Pemberitaan yang dapat disimak dari media cetak hingga televisi seringkali mengambil momentum pasca lebaran, orang-orang itu “berjudi” dan “mengundi” nasib mereka. sekitar 1 hingga 1,5 Juta setiap tahunnya mereka beramai-ramai eksodus—kebanyakan secara illegal—dari desa-desa ke kota-kota untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. Yang mujur dan bernasib baik dapat terus bertahan yang bernasib buruk sebaliknya terkatung-katung dan menggantungkan nasib pada praktik mengemis di jalan kemudian membangun dan menghuni pemukiman-pemukiman liar di bantaran sungai kota, membangun pemukiman illegal di bawah-bawah jembatan, hingga gorong-gorong kota. Angka-angka tadi belum lagi ditambah jumlah penggangguran terbuka di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. inilah mengapa pemerintah menyimpan ketakutan berlebihan terhadap hantu urbanisasi ini.

Kebijakan ekonomi yang parsial melanggengkan siklus ini, pertama bergantung secara akut pada kaum investor luar negeri, memfasilitasi buruh murah, bertumpu pada hutang dan pinjaman luar negeri untuk tetap melakukan tambal sulam dan subsidi ekonomi hingga “menggemukkan” birokrasi guna menyerap jumlah PNS yang menyita anggaran negara, sementara sektor swasta dimanjakan dengan fasilitas politik, paket insentif dan kebijakan “ringan tangan” pemerintah semakin membuat kontrol dan tanggung jawab negara semakin mengecil pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Belum lagi akan belum beranjaknya sektor perbankan Indonesia dari “menara gading”, sektor riil belum mampu digerakkan karena “ketakutan” berlebih dan syarat plintat-plintut kaum elit bagi rakyat kecil yang hendak meminjam kredit, ketatnya syarat itu justru berbeda 180 derajat ketika dikucurkan pada para pengusaha besar, malah kepercayaan pemerintah kelewat besar hingga kolusi dan nepotisme di dunia perbankan Indonesia menjadi tak tersadari tersistematis, puluhan bahkan ratusan miliar modal yang harusnya digelontorkan ke sektor riil menumpuk di SBI akibat hal tersebut dan juga sebagian akibat belum profesionalnya pengelolaan anggaran pada pemda-pemda di daerah. Otonomi daerah memang masih belum menunjukkan gerak strategisnya selain “desentralisasi kekuasaaan”, otonomi daerah belum mencapai “desentralisasi kesejahteraan” sebagai hal yang lebih esensial.

Sementara sektor informal justru mampu bertahan dengan logikanya sendiri, ia hidup dalam ruang bathin masyarakat, inisiatif struggle yang arif. Pemain sektor ini merasa lebih baik membayar uang keamanan pada orang-orang yang kadang disebut preman, mengurus ijin pada tokoh dan juragan lokal dari pada harus berhadapan dan melalui rantai birokrasi yang menghisap atas nama uang retribusi-lah, mengurus perijinan, pajak, uang keamanan, hingga dana kebersihan dan bentuk uang samping dan pelicin lain pada para pejabat dinas teknis pemerintah, sebagai sebuah sistem yang korup. Walaupun harus diburu-buru dan bermain “kucing-kucingan” oleh Sat-Pol PP. dengan logikanya sendiri mereka tidak kapok, bahkan para preman bayaran mereka kadang-kadang muncul sebagai aparat “kultural” dan pahlawan ketika bentrok dengan aparat “resmi” berplat negara.

Mereka—sektor informal selama ini justru menjadi penopang utama sektor riil yang sering didengung-dengungkan oleh pemerintah tersebut hingga berbuih namun tak kunjung terealisasi, karena merekalah, krisis ekonomi yang menghinggapi Indonesia bahkan hingga saat ini masih tidak begitu menjadi keluh yang amat penting dalam keseharian mereka, yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana besok mereka akan berdagang dan bekerja mencari sesuap nasi. Mereka tidak peduli dengan gosip-gosip politik, manuver para elit hingga lelucon dan parodi para pemimpin indonesia di panggung politik selama ini. mereka justru hadir sebagai sebuah potret kehidupan masyarakat tanpa negara.

* Pengelola Web balikpapan berontak

Perempuan Penjual Lemang; Menantang Maskulinitas Pasar

2007-12-12T05:03:00.000-08:00

Perempuan Penjual Lemang; Menantang Maskulinitas Pasar

Oleh: Merah Johansyah Ismail**

Samarinda, Kaltim Post (12/12). Di saat perdebatan tentang peran perempuan di ruang publik masih sebatas berbentuk “perang kata-kata” di parlemen, kemudian feminisme yang diperbincangkan dan diteliti di kampus-kampus hanya sejauh akademisme—jauh diluar hiruk pikuk itu, potret perempuan penjual lemang di sudut jalan pulau sebatik, kota Samarinda memberikan aroma yang berbeda, seakan membuktikan bahwa feminimitas berupa kelembutan, lemah-gemulai dan nilai-nilai keperempuanan lainnya dapat menjadi “senjata” berhadapan dengan Maskulinitas pasar dan angkuhnya modernitas.

Di malam hari, Jika anda—para pembaca—melintas di seputar persimpangan Jalan Pulau Sebatik, Samarinda. diantara gedung-gedung berdiri tegas dan bisingnya lalu lalang kendaraan bermotor tengoklah disepanjang trotoar jalan tersebut, anda akan menemukan sebuah pemandangan yang agak berbeda. Sederet perempuan penjual lemang, ditemani masing-masing dengan lapak, meja kecil dan lampu minyak sederhana. Hampir tiap malam para perempuan dari yang berusia sekitar 23 tahun hingga 50 tahun itu setia setiap malam menunggui lapaknya, yaitu menjual lemang, makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan dan dibungkus oleh daun pisang. Malam itu terdapat 8 lapak perempuan penjual lemang, mereka biasanya mulai berjualan dari pukul 5 sore hingga pukul 12 malam

Fatimah (40 tahun) adalah satu diantara deretan perempuan tersebut, ia mengatakan sudah memulai berjualan sejak ia masih “gadis” hingga sekarang ketika sudah memiliki 4 orang anak. Ketika ditanya mengapa ia memilih berjualan lemang ketimbang memilih berdagang yang lain, ia mengatakan bahwa berdagang lemang menjadi tradisi di keluarganya yang dimulai oleh nenek-neneknya, jauh sebelum ia lahir. Ia juga menuturkan semua pedagang lemang yang ada di trotoar Jalan Pulau Sebatik ini pun masih memiliki ikatan keluarga. Begitu pula dengan pemilihan tempat berjualan, menurut pengakuan Fatimah, nenek-nenek mereka pun dahulu juga berjualan di tempat yang sama dan berjualannya pun selalu bersama-sama. Bagi mereka “hukum besi” pasar yang beraroma kelelakian yaitu keras dan ketatnya persaingan pun dimaknai berbeda, “kami tidak iri satu sama lain karena Tuhan memberi rezeki masing-masing kok” ketus Fatimah.

Fatimah, perempuan berdarah Banjar-Samarinda ini pun menjelaskan resep dan proses pembuatan lemang, ia harus bangun pagi hari setiap hari untuk berbelanja dan mulai memasak lemang ditengah hari. Lemang sendiri terbuat dari beras ketan yang dipanggang dengan cetakan bambu. Rasanya pun gurih, Per-harinya keuntungan kotor yang diperoleh Fatimah bisa mencapai Rp 30.000,- hingga Rp 50.000,-, namun jika sedang ramai seperti acara di Kantor Gubernur dan “borongan” dari Dinas-Dinas atau Kantor-Kantor, ia bisa mengantongi keuntungan kotor sampai sekitar Rp 150.000,- Per-harinya.

Selain itu sudah menjadi kelaziman bagi mereka bahwa penjual lemang pun adalah seorang perempuan, “…lemang itu mulai dari belanja di pasar, dimasaknya hingga dijualnya pun dilakukan oleh perempuan semua…” ujarnya nampak menegaskan sambil terkekeh-kekeh. “Perempuan” dan “Lemang” merupakan “satu bangunan” yang keduanya tak bisa saling dipisahkan, tanpa penjual perempuan, lemang bagaikan kue atau jajanan biasa yang mudah ditemukan di etalase-etalase penjaja kue biasanya.

Kini modernitas kembali menantang mereka—para perempuan penjual lemang—sejak mendapat perhatian publik, lemang sekarang sudah dijajakan hingga ke pusat perbelanjaan, di etalase-etalase hotel sebagai makanan tradisional dan khas bersaing dengan “brownies” dan ragam kue tart modern lainnya, bahkan kabarnya, akan diboyong untuk dijual dan dipamerkan ketika PON 2008 Nanti, akankah lemang masih setia pada makna asalnya yang intim dengan denyut kehidupan perempuan?, hanya waktu yang bisa menjawabnya.**

**Penulis adalah Peserta Magang Harian Kaltim Post, Bekerja sebagai Relawan Peneliti di Jaringan Desantara, Jakarta-NALADWIPA Institute For Cultural Studies, Samarinda.

“Membebaskan” Teologi Pembebasan

2007-09-30T06:59:00.000-07:00

“Membebaskan” Teologi Pembebasan

Oleh: Merah Johansyah Ismail*

Mungkin dari sekian hal yang mendorong dan membakar semangat para intelektual persisnya penganjur Islam sebagai teologi pembebasan untuk tetap terjaga membara adalah karena semakin miskinnya peran Islam dan agama-agama dalam mendorong perubahan berkeadilan di negeri ini khususnya dan umat manusia umumnya. Islam belum menjadi praksis pembebasan, begitu yang kerap kita dengar dari para penganjur muda begitu juga generasi yang sebelumnya, yang lebih tua. dari berbagai pelosok negeri bahkan dunia dicari rujukan dan legitimasi. Mulai dari tokoh-tokoh Amerika Latin seperti Dom Helder Camara sang Tokoh Kristiani nan bersahaja itu lalu tokoh seperti al-arifbillah Mahatma Gandhi hingga Asghar Ali Engineer dari India. Bahkan begitu banyak hasil penelitian, Tesis hingga Disertasi ditulis oleh para akademisi di negeri ini, yang jika ditumpuk—ujar Gus Dur—akan sampai hingga ke bulan, kesemuanya menyoroti teologi pembebasan yang dikenal pula dengan teologi sosial ini.

Dalam bentuk yang lain tidak sedikit pula symposium dan seminar digelar membahas peran Islam sebagai teologi pembebasan. Walaupun harus diakui pula tidak semua aktivitas tersebut betul-betul didorong oleh keinginan tulus dan “ikhlas beramal”, tidak sedikit pula sebagian akademisi dan peneliti Islam itu yang menjalankan tugas penelitiannya tidak lebih dari sebuah “penelitian untuk penelitian” atau tujuan yang lebih praktis yaitu untuk kenaikan jabatan dan kenaikan golongan semata bahkan sebagian hanya untuk prestise saja. Dengan mengamati fenomena tersebut maka dapat ditarik pada fenomena yang lebih luas yaitu peran kampus dan universitas sebagai pusat aktivitas akademis dan posisinya dengan masyarakat disisi lainnya. Alih-alih aktivitas akademis kampus tersebut ingin membebaskan malah yang terjadi adalah tercerabutnya aktivitas akademis itu dari fungsi sosialnya—salah satu cita-cita Tri Dharma Perguruan Tinggi yang nampaknya tetap menjadi asa—yaitu mengabdi kepada masyarakat.

Jika hal ini menjadi jamak, maka wajar pula jika proses transformasi gagasan juga masih tersendat. Kejadian ini bisa dikatakan sebagai cacat praktik teologi pembebasan di Indonesia, walaupun begitu seperti yang diulas diatas tadi bahwa semangat untuk membangun peran sosial Islam lewat praktik keberislaman masih tetap tumbuh, hingga jika mau diibaratkan posisi kita bagai maju selangkah tidak, mundur selangkah pun tidak, namun diam stagnan ditempat. Selain cacat praktik, sesungguhnya teologi pembebasan juga masih perlu di “bebaskan” dari cacat yang lain yaitu cacat teoritik. Pertama, teologi pembebasan adalah wacana impor, bahkan Michael Amaladoss dalam Bukunya Teologi Pembebasan Asia menyebut secara terang benderang bahwa teologi pembebasan asia misalnya adalah tiruan “pucat” dari amerika latin. Walaupun dengan berbagai kasus teologi pembebasan di asia memiliki hal-hal lain yang menonjol. Ini juga efek samping dari sebuah diskursus (discourses), sebuah diskursus akan selalu diikuti dan digelantungi oleh problem epistimologi. Dalam perkembangan wacana ilmu sosial, Ignas Kleden menganjurkan gagasan pribumisasi ilmu-ilmu sosial untuk menjawabnya.

Yang kedua, masih problem epistimologis yaitu inilah problem Islam yang dikaji. Islam yang diteoritisasikan, Islam yang diinstitusionalkan. Islam yang menurut saya adalah habitus atau laku, dicoba untuk dikategori-kategorikan. Dari awal Islam adalah laku sebuah tindakan sebuah praktik yang hidup dan dinamis dalam masyarakat. Islam yang diteoritiskan ini akhirnya marak diperbincangkan, didiskusikan, diteliti hingga diseminarkan tetapi sebaliknya kehilangan kekuatan praktiknya dalam realitas.

Yang ketiga, teologi pembebasan masih larut di seputar narasi elitisme, sejarah teologi pembebasan masih bergantung secara tradisional pada sejarah tokoh-tokoh besar seperti para pemimpin agama belum ada terobosan bagaimana narasi ini dibalik, yaitu sejarah rakyat atau sejarah perlawanan umat yang betul-betul ada dalam level terendah maqam agama. Begitu pula teologi pembebasan masih terlalu secara nampak dan sekaligus “norak” mengunggulkan sejarah teologi pembebasan agama-agama besar, agama-agama langit (samawi) dan agama-agama resmi. Sementara agama-agama lokal, agama-agama bumi, agama orang pedalaman nampak dianaktirikan dari pentas narasi teologi pembebasan selama ini. Padahal dalam banyak kasus bahkan pandangan teologis suatu agama terkadang bertemu dengan negara dan modal sekaligus, hingga bertemu pula dalam satu kepentingan yang bisa saja disadari atau justru tak tersadari.

Kasus itu bisa dilihat bagaimana pandangan Islam tentang tugas dan peran khalifah di muka bumi. dalam pandangan teologi Islam bahwa “...alam, langit hingga isi bumi adalah diperuntukkan bagi manusia..” begitu ujar kitab suci bertemu dalam satu kepentingan eksploitasi alam oleh para pemodal dan terkadang negara berhadapan secara diametral dengan teologi agama lokal orang dayak misalnya yang membagi secara arif dan rinci mana kawasan hutan yang boleh di ambil hasilnya dan mana yang tidak. Tidak semua wilayah hutan dapat dieksploitasi dikarenakan pandangan relijius orang dayak bahwa disetiap benda atau makhluk tuhan seperti pohon-pohon, sungai, gua-gua hingga padi terdapat roh dewa-dewa yang pantang untuk ditebang secara sembarang. Inilah contoh “pengeroyokan” yang bisa saja terbangun tanpa sadar oleh “aliansi” agama resmi-negara-modal. Diwaktu yang lain lagi agama resmi menuding bahwa pandangan relijius-teologis masyarakat lokal tersebut merupakan syirik, takhayul dan menodai agama.

Hal-hal di ataslah yang menyebabkan mengapa “membebaskan” teologi pembebasan menjadi agenda mendesak umat beragama dan manusia umumnya untuk mencapai cita-cita yang diidam-idamkan yaitu terbangunnya keberagamaan sosial yang membebaskan.[]

* Pengelola web balikpapanberontak

Kebudayaan: Arena Pertarungan Kelas

2007-07-04T11:32:00.000-07:00

Kebudayaan:
Arena Pertarungan Kelas

Oleh: Merah Johansyah Ismail *

Di Sore hari yang teduh, Setelah sholat ashar dan ketika matahari telah condong ke barat. Mak Kumala seorang wanita setengah baya beserta suaminya, Pak Masdar nampak sibuk menganyam sebuah keranjang kecil yang terbuat dari bambu tipis. mereka biasa menyebutnya kelengkang. sebuah keranjang tempat beras empat warna, sebutir telur ayam kampung ditambah sebilah dupa Cina. Semua perkakas tersebut merupakan perlengkapan ritual “melepas ayam”, sebuah ritual yang dipercayai oleh masyarakat kampung nyerakat untuk “bernegosiasi” dengan makhluk gaib berupa jin dan makhluk halus penunggu kampung mereka. Nyerakat adalah nama kampung halaman mak kumala dan pak masdar. Sebuah kampung yang terletak di Bontang Selatan yang daerahnya mulai dihuni tahun 1942-an. dahulu menurut tradisi lisan yang berkembang, daerah ini disebut “sekambing”. Namun kini diganti oleh walikota dengan sebutan yang menurut pemerintah lebih “sopan” dan lebih enak didengar di telinga yaitu “bontang Lestari”. Menurut pemerintah sebutan itu lebih pas ketimbang “sekambing” yang ketinggalan zaman.

Mak kumala bercerita bahwa tadi siang, sebelum dzuhur ada seorang kontraktor penambangan dan pengangkut pasir yang punya proyek pembangunan jalan raya di santan datang. Mereka meminta bantuan mak kumala untuk memberikan sesajen atau ritual adat yang dipercaya warga sekitar dapat mencegah hal-hal yang nantinya dapat mengganggu aktivitas proyek yang selama ini ‘kesohor’ terjadi, berupa gangguan makhluk halus, jin, penunggu hutan dllnya. Kampung nyerakat memang terkenal angker bagi aktivitas pembangunan dan proyek baik pemerintah dan perusahaan yang lalu lalang tanpa permisi dengan sang penunggu kampung yakni makhluk halus dan jin, yang menurut mereka “kehadirannya” sudah terlebih dahulu ada bahkan sebelum manusia hadir. Mulai dari truk yang terbalik hingga kendaraan berat proyek yang mogok tanpa sebab seringkali menjadi tumbalnya.

Mitos dan Subkultur

Dunia metafisik semacam itu hanya bisa lahir dari kehidupan yang mengenal ‘misteri’ dan ‘pesona’, dari masyarakat yang masih hidup dalam kosmos yang “mysterium, tremendum, fascinans” [“yang misterius, agung, mempesona” -- sebutan ini berasal dari Rudolf Otto, teolog Protestan asal Jerman abad 20]. titik menarik dari fenomena nyerakat adalah pada proses persentuhan antara ritual dengan modernisasi tersebut. Mak kumala dan komunitas kampung nyerakat justru menggunakan “kosmologi dan mitos dunia mereka” untuk melakukan perlawanan tertutup atas modernitas. Perlawanan ini dalam kajian Cultural Studies, dapat berupa siasat atau negoisasi, antara komunitas nyerakat sebagai subkultur terhadap negara dan perusahaan sebagai kultur dominan!

“kehadiran” mak kumala ketika melakukan ritual tersebut di lokasi penambangan pasir sore itu bak pahlawan yang ditunggu-tunggu. dengan segala “kesaktian”nya, Posisi mak kumala dan komunitas nyerakat sebagai subkultur tiba-tiba setara bahkan dominan ketika mereka dapat menciptakan mitos tandingan tersebut [Hebdige; From Culture to Hegemony, 2004 ] mitos tandingan ini yang memaksa kultur dominan untuk ikut melibatkan dan berkompromi dengan komunitas lokal atau subkultur, sesuatu apa yang disebut Hebdige sebagai de-mistifikasi. begitulah siasat atau negosiasi komunitas lokal atau subkultur bertahan dari serangan modernitas dan segala turunannya.

Pergunjingan genit tentang pertarungan kelas [class war] memang lebih banyak macet di perdebatan tentang basis dan superstruktur versi marxisme klasik yaitu determinasi ekonomi yang materialistik dan positivistik. Kebudayaan sebagai basis dan superstruktur yang lebih luas dan penting seolah-olah tergeser. Jauh-jauh gramsci seorang marxis kritis dari italia sudah memperingatkan ini lewat konsep hegemoni. Gramsci mengkritik dogma sejarah kaum marxis klasik tentang akan tibanya masa krisis kapitalisme yang digantikan secara alamiah oleh masa komunisme [revolusi pasif], bagi gramsci hegemoni adalah determinan non ekonomi dari sejarah. Determinan kebudayaan inilah yang menentukan, melembagakan dan melanggengkan kepemimpinan dengan cara melemahkan potensi lawan lewat kepatuhan aktif.

Hebdige mengacu dan meramu pengertian “mitos”nya dari barthes, “ideologi”nya althusser dan “hegemoni”nya gramsci untuk membangun teori subkultur. Dalam batas-batas tertentu teorinya tentang subkultur memacu dan membuka kran diskusi tentang gejala kepatuhan sehari-hari dan perlawanan dalam hidup sehari-hari.

Modernitas dan segala turunannya memang terlalu kuat, bagaikan gurita dengan karunia lengan yang lebih banyak, modernitas menjulurkan lengannya yang lain lewat subsistem kebudayaan lain yang sangat ampuh dan mujarab yaitu Agama. Agama yang didomplengi modernitas ini, menyerang dan menuding subkultur seperti praktik tradisi ritual dan “agama” rakyatnya mak kumala sebagai praktik dengan label “Musyrik” dan “Syirik” dan melawan ajaran agama.

Budaya Perlawanan

Dalam sejarah bangsa ini singkretisme sebagai subkultur dan budaya perlawanan telah tercatat walaupun sering diabaikan. Diantaranya perlawanan lewat perang petani di banten 1888 yang melibatkan kaum tarekat, para haji dan petani singkretis terhadap represi imperialisme belanda. Yang menarik menurut catatan Baso dalam karyanya Islam Pasca-Kolonial, pada tahun-tahun setelah itu belanda menciptakan lembaga bernama Kantoor voor indlandsche zaken yang merupakan embrio departemen agama sebagai strategi politik pengawasan agama-agama [Baso; 2005], bahkan kala itu ada aturan dan pasal yang dikeluarkan belanda tentang larangan menggunakan jimat.

Kultur dominan seperti agama modern memang selalu ingin menyingkirkan subkultur seperti agama rakyat berupa tradisi, ritual yang tradisional, mistis dan irasional. Pertarungan kelas zaman sekarang memang seharusnya tidak melulu merujuk pada pertarungan kelas masa lampau seperti di zaman industrial eropa yang memiliki konteksnya sendiri. Saat ini “Tanda” [baca; kebudayaan] telah menjadi ruang terbuka bagi pertarungan kelas yang sesungguhnya.[]

** Penulis kelahiran Balikpapan, namun "merantau" pengetahuan di samarinda

Kenapa Kita Harus "Ngaji" ke Amerika Latin

2007-06-16T22:25:00.000-07:00

SBY Perlu Belajar pada Morales
Jangan Pernah Melupakan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945

Sabtu, 05 Mei 2007, kompas

Jakarta, Kompas - Keputusan Presiden Bolivia Evo Morales untuk
menasionalisasi kembali semua aset yang terjual ke asing karena saran
Bank Dunia-IMF dekade 1980-an merupakan keberanian luar biasa.
Keberanian Morales patut dijadikan sebagai rujukan etis dan model
kebijakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Demikian pernyataan tertulis anggota DPR RI, Wakil Ketua MPR AM Fatwa
di Jakarta, Jumat (4/5). Ia mengomentari tindakan Morales yang
menasionalisasikan semua aset nasional. Namun, Morales tetap
membiarkan investor asing berusaha berdasarkan perjanjian baru, dengan
bagi hasil yang lebih menguntungkan rakyat Bolivia.

Nasionalisasi yang dilakukan Bolivia bukan nasionalisasi buta, tetapi
nasionalisasi hak-hak dan kontrol atas pemanfaatan kekayaan alam.
Fatwa mengatakan, "Tidak habis pikir, sudah beberapa kali rezim
pemerintahan berganti, tetapi tidak ada keberanian mengembalikan
kekayaan sumber daya alam kita yang telah puluhan tahun dikuasai
asing." Fatwa berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa
melakukan gebrakan yang mendasar agar sumber daya alam yang telah
dikuras pihak asing itu kembali dikuasai dan sepenuhnya dikontrol negara.

Kekayaan untuk rakyat

Fatwa pun mengingatkan kembali agar kita jangan pernah melupakan isi
Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 yang dengan jelas dan tegas mengatakan,
kekayaan alam adalah untuk dikuasai negara dan dipergunakan untuk
kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat.

"Jelas sekali bahwa semua kekayaan alam berada di bawah otoritas
negara dan untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi pada praktiknya,
kekayaan alam itu justru dikuasai oleh pihak asing," kata Fatwa.

"Ini membuktikan pemerintah tidak berdaulat dan tunduk pada tekanan
asing. Pemerintah tidak boleh menganggap enteng karena hal itu
merupakan persoalan mendasar dalam kehidupan bernegara yang menyangkut
kedaulatan ekonomi negara, sumber daya alam yang melimpah, dan hajat
hidup penduduk yang besar," katanya.

Bahkan, yang kini terjadi adalah adanya semacam kutukan sumber daya
alam yang juga dialami Indonesia. Hal itu adalah karena adanya
pengisapan kekayaan alam oleh pihak asing, serta akibat negara tidak
mampu mengelola sumber daya alam, dan tindakan yang membiarkan rakyat
terus hidup menderita seperti tikus yang mati di lumbung padi.

"Untuk itu, Presiden SBY yang mendapat amanah kekuasaan secara
langsung dari rakyat harus mengembalikan kedaulatan ekonomi negeri ini
dengan langkah yang besar. Sudah tiba waktunya untuk mengumumkan
kepada rakyat bahwa semua bisnis migas dan pertambangan yang selama
ini dikuasai asing dikembalikan kepada rakyat dan sepenuhnya dikontrol
oleh negara," kata Fatwa.

Tak bisa meniru

Mengomentari langkah Bolivia itu, Wapres Muhammad Jusuf Kalla
mengatakan, nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi
asing oleh Pemerintah Bolivia bisa saja dinilai heroik. Akan tetapi,
dalam jangka panjang, nasionalisasi itu bisa menimbulkan masalah
karena tidak adanya kepercayaan dari negara-negara lain di bidang ekonomi.

Contoh negara yang mengalami nasib seperti itu di antaranya adalah
Kuba, Libya , Myanmar, dan Korea Utara. Oleh sebab itu, Pemerintah
Indonesia tidak bisa meniru kebijakan yang dilakukan Pemerintah
Bolivia sekarang ini.

Menurut Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, setiap negara mempunyai
sistem dan strateginya sendiri untuk mendapatkan penerimaan negara
dari sumber daya alamnya seperti migas.

"Bolivia ya Bolivia. Indonesia ya Indonesia. Negara bisa
bermacam-macam menerapkan sistem dan strategi sendiri-sendiri.
Apalagi, di undang-undangnya kita tidak mau menasionalisasi
perusahaan," tandas Wapres. (*/MON/HAR)